HIPMI BPD SULSEL

MAKASSAR (SI) – Rencana pemerintah menaikkan kembali tarif dasar listrik (TDL) sebesar 5% pada Juni mendatang,mendapat pertentangan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Mereka menganggap, rencana kebijakan tersebut bakal berdampak buruk bagi pengusaha dan masyarakat di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Erwin Aksa seusai acara pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sulsel yang berlangsung di rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tadi malam. ”Kami sangat menyayangkan rencana kenaikan TDL. Pemerintah seharusnya bisa melakukan efisiensi atau mengganti sumber tenaga listrik dari bahan bakar ke gas atau batu bara,”ujarnya. Menurut dia, jika kenaikan itu terjadi, dampak terbesar yang dirasakan adalah masyarakat serta pengusaha menengah ke bawah. Khusus dunia usaha,lanjutnya,kenaikan tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat produksi dan kesuburan industri yang ada.

”Dunia usaha harus tahu dulu apa alasan yang bisa diterima dari pemerintah. Kalau memang harus dipaksakan naik, harus dipertimbang- kan dulu lebih matang,” tuturnya. Dia menambahkan,yang menjadi persoalan di Indonesia adalah subsidi yang terlalu besar. Apalagi PT PLN harus menyewa tenaga listrik. Guna melakukan efisisensi yang baik, seharusnya dilakukan pendataan ulang terhadap para pengguna listrik. Erwin melanjutkan, realita yang masih terjadi hingga sekarang adalah ketidakadilan dalam penggunaan listrik. Untuk itu, harus diseleksi penggunaannya.

Rumah-rumah mewah, perusahan, usaha berbasis padat karya, serta masyarakat golongan ke bawah harus jelas penggunaannya. ”Masyarakat dan pengusaha golongan menengah ke bawah harus mendapat perhatian khusus seperti subsidi,”tambahnya. Senada, Ketua BPD HIPMI Sulsel F Yudi Arsono yang baru dilantik tadi malam, juga meminta agar rencana tersebut dipertimbangkan dengan matang dan bila perlu dibatalkan. (Seputar Indonesia)